Nuansa Metro - Karawang | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tengah meluncurkan kebijakan pengadaan kendaraan operasional berupa sepeda motor untuk seluruh kepala desa dan perangkat desa di wilayahnya.
Motor yang dibagikan berjenis Honda PCX, lengkap dengan logo Pemkab Karawang di sisi kiri dan kanan bodinya. Setiap unit dibeli dengan harga sekitar Rp35 juta.
Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya disambut antusias. Di lapangan, muncul suara-suara penolakan dari sebagian kepala desa yang menganggap kebijakan tersebut kurang tepat sasaran.
Salah satu kritik tajam datang dari Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Endang Macan Kumbang. Ia menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut, terutama karena anggaran pembelian motor diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) desa.
“Saya tidak setuju dengan pengadaan motor ini. Untuk kepala desa, kendaraan seperti itu tidak begitu mendesak. Dana sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan,” tegas Endang saat ditemui awak media, Jumat (5/4/2025).
Endang menyoroti bahwa DBH seharusnya digunakan secara fleksibel untuk kebutuhan prioritas masyarakat desa, bukan justru dibebani untuk pengadaan inventaris.
“Kalau memang ingin memberi motor sebagai inventaris, sebaiknya pakai anggaran dari APBD, bukan menggerus dana desa,” ujarnya.
Ia juga mengungkap bahwa logo Pemkab yang terpasang di motor bukan dibuat oleh dinas terkait, melainkan dipesan langsung ke dealer dengan biaya tambahan sebesar Rp400 ribu per unit.
“Mekanismenya, pembeli cukup menunjukkan desain logonya, lalu dealer yang memasang. Tapi lagi-lagi, itu tambahan biaya yang seharusnya bisa dihindari,” tambahnya.
Endang berharap agar ke depan Pemkab lebih bijak dalam menetapkan kebijakan, terutama yang menyentuh langsung ke tingkat desa.
“Masih banyak kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak. Motor bisa menunggu. Tapi pendidikan, kesehatan, dan pengembangan SDM tidak bisa ditunda,” tutupnya.
Diketahui, pengadaan motor ini dilakukan serentak di seluruh desa se-Kabupaten Karawang. Meski ada dukungan dari sebagian pihak, gelombang penolakan dari sejumlah kepala desa menjadi catatan penting bagi Pemkab Karawang untuk mengevaluasi arah kebijakannya agar lebih berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat desa.
• Kojek
0 Komentar