Nuansa Metro - Bekasi | Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) meminta Bupati Kabupaten Bekasi, Ade Kuswara Kunang, untuk segera menindak dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Dugaan tersebut terkait pengadaan laptop dan komputer untuk SMPN 2 Cabangbungin tahun 2024, yang dinilai sarat dengan indikasi penyimpangan.
Sekretaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
"Ini bukan sekadar penyimpangan, tetapi sudah bisa dikategorikan sebagai ‘perampokan’ uang rakyat. Kami meminta Bupati Bekasi untuk turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat," tegasnya.
Menurut Asep, jika dugaan ini terbukti, maka tindakan hukum harus segera diambil agar anggaran pendidikan tidak disalahgunakan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana pendidikan.
"Dunia pendidikan seharusnya mendapat perhatian serius, bukan malah dijadikan ajang bancakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas," tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum memberikan klarifikasi terkait tudingan tersebut.
Sementara itu, masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan sekolah.
Kredibilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD menjadi sorotan utama masyarakat, mengingat sektor pendidikan merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan daerah.
• NP
0 Komentar