Nuansa Metro - Kabupaten Bekasi | Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukamakmur 02 di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, menuai perhatian serius setelah plafon ruang kelas yang baru saja dibangun ambruk. Insiden ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama terkait mutu pembangunan yang dinilai jauh dari standar.
Anwar Away, Sekretaris DPD LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Bekasi, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian ini. Ia menyoroti pentingnya kualitas bangunan sekolah yang menjadi tempat generasi muda belajar dan berkembang.
“Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa serta guru. Dengan plafon yang ambruk, jelas ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Mutu pembangunan seperti ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Anwar, Selasa (21/1/2025).
Pengawasan Pembangunan Jadi Sorotan
Pembangunan rehabilitasi total SDN 02 Sukamakmur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,23 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Mardhotillah Mandiri selama 86 hari kalender, dimulai pada 4 Oktober 2023.
Anwar menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi pembangunan infrastruktur publik di Kabupaten Bekasi. Ia juga meminta Pemkab Bekasi untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor yang terlibat.
“Jika terbukti bahwa kontraktor tidak menjalankan tugasnya sesuai standar, Pemkab Bekasi harus mem-blacklist perusahaan tersebut. Ini demi melindungi masyarakat dan memastikan insiden serupa tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Kualitas Pendidikan Tidak Hanya Soal Kurikulum
Menurut Anwar, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga fasilitas fisik seperti bangunan sekolah. Ia menilai bahwa insiden ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap infrastruktur pendidikan di daerah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Fasilitas sekolah yang buruk akan menghambat proses belajar-mengajar. Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah daerah,” tambahnya.
Tuntutan Perbaikan dan Transparansi
Kasus plafon ambruk di SDN Sukamakmur 02 menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap proyek pembangunan harus diperketat. LSM J.P.K.P mendesak Pemkab Bekasi untuk segera melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya.
“Kami berharap ada tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan. Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan bangunan yang rapuh dan merugikan masyarakat,” pungkas Anwar.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Pemkab Bekasi untuk menangani kasus ini, termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mutu pembangunan yang buruk.
• DN
0 Komentar