Nuansa Metro - Karawang | Warga Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, yang diwakili oleh Forum Masyarakat Desa Wadas, menyatakan akan menggelar aksi besar-besaran terhadap PT. Fujita yang berlokasi di Kawasan Industri KIIC. Menurut Khotibul Umam, atau yang akrab disapa H. Khotib, aksi tersebut tidak dilakukan tanpa alasan.
Dalam wawancaranya, H. Khotib menjelaskan bahwa penyebab utama protes ini adalah karena PT. Fujita tidak memenuhi tuntutan warga terkait pemberdayaan masyarakat setempat.
“Kami sudah berusaha mencari solusi, bahkan pernah menggelar aksi sebelumnya. Namun, pihak perusahaan tetap tidak mengindahkan. Kami juga sudah membawa masalah ini ke DPRD Karawang melalui Rapat Dengar Pendapat di Komisi III, tapi saran dan masukan dari DPRD pun tidak dihiraukan,” ujar H. Khotib.
H. Khotib menambahkan bahwa perusahaan telah menunjukkan sikap yang tidak komunikatif terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya, warga sekitar berhak atas manfaat dari keberadaan perusahaan di wilayah mereka.
Namun, PT. Fujita lebih memilih bekerja sama dengan pihak luar, sehingga warga merasa hak-hak mereka diabaikan.
“Kami akan terus berjuang memperjuangkan hak-hak kami. Jika suara DPRD saja tidak dihargai, apalagi kami sebagai warga biasa. Seolah-olah kami dianggap tidak penting. Maka, kami memutuskan untuk terus menggelar aksi sampai pihak perusahaan mau mendengarkan dan mengakomodir tuntutan kami,” tegas H. Khotib.
Di tempat terpisah, Dudung Ridwan, Ketua Paguyuban Karawang Tandang (Pakarang), mendesak PT. Fujita untuk lebih komunikatif dengan masyarakat sekitar. Menurut Dudung, komunikasi yang baik sangat penting demi menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman.
"Di lingkungan ini ada kepala desa dan perangkatnya. Jangan egois. Bicarakan masalah ini dengan kepala desa untuk mencari solusi terbaik. Aturannya sudah jelas, bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar adalah kewajiban perusahaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Dudung.
Ketika ditanya tentang rencana aksi besar-besaran warga, Dudung menilai hal itu sangat wajar dilakukan, mengingat hak-hak warga yang merasa diabaikan.
“Saya hanya menyarankan agar perusahaan lebih komunikatif dan bijak dalam mengambil kebijakan. Libatkan aparatur desa seperti kepala desa, BUMDES, dan LPM. Jika perlu, serahkan keputusan kepada kepala desa untuk mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
• DR/Red
0 Komentar