Nuansa Metro - Karawang | Tim Hukum pasangan calon nomor urut 1, Acep-Gina, kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Pj Bupati Karawang, Teppy Wawan Dharmawan, yang dianggap menghindari audiensi terkait baliho calon petahana yang sedang cuti Pilkada. Sudah empat kali permintaan audiensi dilakukan oleh tim Acep-Gina, namun pertemuan selalu diwakilkan oleh Asisten Daerah I, Wawan Setiawan.
Saripudin, salah seorang advokat dari tim hukum Acep-Gina, menyatakan bahwa pihaknya datang ke Pemkab Karawang untuk mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tertanggal 14 Oktober 2024, namun belum mendapatkan jawaban yang pasti dari Pemkab.
Saripudin menyoroti masih banyaknya baliho bergambar calon petahana di berbagai desa dan wilayah Karawang, yang dinilai mengganggu netralitas Pilkada.
"Kami cermati, belum ada tindakan tegas dari Pemkab Karawang meski rekomendasi Bawaslu sudah ada sejak 14 Oktober. Baliho calon petahana yang sedang cuti Pilkada masih terpampang jelas di banyak lokasi," ujar Saripudin pada Jumat (25/10/2024).
Advokat Tri Sutrisno menambahkan, Pemkab Karawang seharusnya mengambil langkah cepat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait baliho ini, namun hingga saat ini belum ada tindakan konkret.
"Tidak ada ketegasan dari Pemkab, padahal rekomendasi Bawaslu jelas memberi kewenangan kepada Pemkab untuk menurunkan baliho-baliho tersebut," ujarnya.
Ia menekankan bahwa keterlambatan ini memunculkan keraguan akan netralitas Pj Bupati.
Sementara itu, Pontas Hutahaean, advokat lainnya, menegaskan bahwa jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, tim hukum Acep-Gina akan mengirim surat kepada Ombudsman, Kemendagri, Sekda Provinsi Jawa Barat, serta Pj Gubernur Jawa Barat untuk mengevaluasi kinerja dan netralitas Pj Bupati Karawang dalam masa Pilkada ini.
"Jika tidak ada tindakan tegas, kami khawatir ini akan menimbulkan ketidakadilan dalam proses Pilkada," tegas Pontas.
Ia menilai baliho yang tetap terpampang bisa memengaruhi psikologi ASN dan kepala desa, mengingat adanya potensi tekanan bagi mereka yang bertugas.
Sejauh ini, tim hukum Acep-Gina berharap Pemkab Karawang dapat menjaga demokrasi dan netralitas dalam tahapan Pilkada, serta memastikan situasi tetap kondusif.
• IRF
0 Komentar