Headline News

PKB Hormati Penggeledahan KPK di Rumah Menteri Abdul Halim, Tapi Minta Penjelasan Lebih Lanjut


Nuansa Metro - Jakarta |  Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah rumah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar. Huda menekankan pentingnya penggeledahan tersebut dilakukan murni untuk penegakan hukum tanpa kepentingan tertentu.

“KPK sedang menjalankan tugas dan fungsinya terkait penegakan hukum, ya kita hormati,” kata Huda di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (11/9). 

Ia berharap, ini murni penegakan hukum, tidak ada tendensi apapun di luar penegakan hukum.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah uang tunai dari rumah Abdul Halim Iskandar, yang juga merupakan kakak dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang dikenal dengan nama Cak Imin. 

Huda menyatakan, pihaknya menghormati langkah KPK tersebut, namun juga meminta lembaga antirasuah itu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penggeledahan.

Ia menyoroti dugaan terkait penyelewengan dana hibah APBD Jawa Timur yang diduga terjadi pada periode 2019-2022. 

“Saya kira perlu ditanya lebih lanjut ke KPK, misalnya terkait adanya penyelewengan dana hibah ini, di situ periodisasi 2019-2022,” ujarnya.

Lebih lanjut, Huda menekankan bahwa saat dugaan penyimpangan terjadi, Abdul Halim sudah menjabat sebagai Menteri PDTT setelah dilantik pada 23 Oktober 2019. 

“Sementara 2019-2022 Pak Halim sudah menjadi menteri, Kemendes, dan sudah bertugas di Jakarta, saya kira itu perlu ditanya lagi,” tambahnya.

Dugaan penyalahgunaan dana hibah yang melibatkan Abdul Halim ini menarik perhatian publik, terutama karena posisinya sebagai menteri dan hubungan keluarga dengan Ketua Umum PKB. 

Huda berharap KPK dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai temuan-temuan selama penggeledahan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.

Pemberitaan ini semakin menarik perhatian publik terkait integritas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi berpengaruh.


Reporter : Zul

0 Komentar

Posting Komentar
© Copyright 2022 - Nuansa Metro