Nuansa Metro - Bogor | Sejumlah wartawan di Kabupaten Bogor merasa diperlakukan tidak adil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor terkait alokasi anggaran advertorial. Para wartawan menilai adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam kerja sama dengan media, baik cetak maupun online.
Beberapa media yang memiliki kedekatan dengan pejabat di Diskominfo diduga mendapatkan anggaran sebesar Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000 untuk satu kali tayang advertorial. Namun, media yang tidak memiliki hubungan dekat dengan pejabat terkait tidak pernah mendapatkan anggaran tersebut, meskipun telah berulang kali mengajukan penawaran kerja sama melalui e-catalog sejak Januari 2024.
"Saya sudah setengah tahun mengajukan penawaran untuk kerja sama publikasi advertorial melalui e-catalog, tetapi Diskominfo selalu bungkam dan sulit ditemui di kantornya," keluh Sagita, seorang wartawan Kabupaten Bogor, saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung kopi dekat kantor Bupati Bogor, Rabu (24/07/24).
Menurut Sagita, Diskominfo seharusnya lebih transparan dalam mengelola media yang menjadi rekanan dan menampilkan daftar perusahaan media yang terdaftar di e-catalog. "Yang mengajukan e-catalog sejak Januari 2024 saja diabaikan, sedangkan yang tanpa e-catalog setiap bulan dapat anggaran advertorial dari Diskominfo. Ini tidak adil," ujarnya.
Sagita juga mengingatkan pentingnya penerapan sistem e-catalog untuk kerja sama media, sebagaimana disebut dalam surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tentang pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa melalui implementasi e-catalog yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
Berulang kali upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Diskominfo Kabupaten Bogor, Bayu, dan pejabat Diskominfo lainnya pada Jumat (19/07/24) tidak mendapatkan respons hingga berita ini dimuat.
Dalam penjabaran APBD 2024, disebutkan alokasi anggaran media yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Bogor meliputi belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp 1.173.000.000 dan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp 2.376.835.500.
Para wartawan berharap agar Diskominfo Kabupaten Bogor dapat lebih transparan dan adil dalam mengelola anggaran advertorial, sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap media yang tidak memiliki hubungan dekat dengan pejabat terkait.
• Red
0 Komentar