Nuansa Metro - Bandung
Polemik terkait Revitalisasi Pasar Banjaran terus berlanjut meskipun di satu sisi pihak PT Bangun Niaga Perkasa (BNP) selaku pemenang tender, terus menggenjot menyelesaikan tempat relokasi sebelum pasar lama dirobohkan untuk dibangun kembali.
Tak hanya melakukan upaya hukum, Keluarga Warga Pasar Banjaran (Kerwappa) melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan haknya. Hal itupun diikuti oleh ratusan warga pasar dengan ide nya masing masing.
Tak hanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menjadi tempat tumpuan bagi mereka untuk mendapatkan haknya. Salah satu warga pedagang Pasar banjaran bahkan membuat Surat Terbuka pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Instagramnya.
Dalam akun Istagram @mangs.dhani salah satu pedagang menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden Jokowi. Ia pun menceritakan bagai mana ketar ketir nya pasca pasar Banjaran kebakaran di tahun 2007 dan harus membangun sendiri kios yang sebelumnya ditempati setelah selama hampir 3 tahun berjualan di pasar sementara.
“Dalam kesempatan ini, ijinkan saya menyampaikan keluh kesah kepada Bapak Presiden sehubungan pada saat ini tempat saya berjualan untuk mencari nafkah keluarga akan direvitalisasi oleh Bupati Bandung yang bekerjasama dengan pihak ketiga, atas hal tersebut tentunya saya sangat keberatan mengingat situasi pasca pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi ekonomi saya termasuk pedagang lainnya masih belum stabil dikarenakan kondisi usaha di Pasar Rakyat Banjaran saat ini relatif sepi," ungkapnya.
"Sehingga, pendapatan pedagang sangat menurun drastis, selain itu juga yang menjadi keberatan kami adalah bahwa kios tempat usaha yang kami tempati selama ini merupakan kios yang dibangun secara swadaya oleh para pedagang pasca beberapa kali terjadi kebakaran dan yang terakhir pada tahun 2007, kami sebagai pedagang sama sekali tidak diajak berdialog secara khusus atas rencana revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran sehingga tentu saja jika revitalisasi terus dilakukan maka akan sangat merugikan saya dan pedagang lainnya karena akan kehilangan kios yang dibangun dengan biaya sendiri secara swadaya yang hingga saat ini tidak pernah ada pembahasan mengenai kompensasi kios-kios pedagang Pasar Rakyat Banjaran yang seharusnya dibahas oleh Bupati Bandung dengan para pedagang Pasar Rakyat Banjaran," sambungnya.
Menurutnya , hal tersebut tidak pernah dilakukan, bahkan upaya pedagang melakukan audiensi dengan DPRD pun tidak menemukan titik temu penyelesaian bahkan Komisi B DPRD Kabupaten Bandung malah menyarankan untuk menempuh upaya hukum, atas permasalahan tersebut kiranya Bapak Presiden Jokowi dapat memberikan dukungan moril serta perlindungan kepada para pedagang Pasar Rakyat Banjaran agar revitalisasi tidak jadi dilakukan atau setidak-tidaknya ditunda hingga kondisi ekonomi pulih kembali berkenaan.
"Berkenaan dengan hal tersebut saya mohon pula kepada Bapak Presiden @jokowi untuk dapat memfasilitasi kami pedagang Pasar Rakyat Banjaran untuk berdialog langsung dengan Bupati Bandung Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan keberatan kami atas revitalisasi Pasar Rakyat Banjaran agar mendengar langsung keluh kesah para pedagang Pasar Rakyat Banjaran," tandasnya.
• Dispi
0 Komentar