Nuansa Metro - Karawang
Pernyataan salah seorang anggota Kelompok Pakar Asep Agustian di media beberapa hari setelah dikukuhkannya beliau menjadi anggota kelompok pakar, bahwa kehadiran kelompok pakar akan menjadikan DPRD menjadi lebih baik.
Namun, pernyataan tersebut hanyalah isapan jempol belaka.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Kompak Reformasi Pancajihadi Al Panji dalam rillisnya yang dikirimkan ke redaksi Nuansa Metro, Minggu (28/5/2023).
Menurut Panji, hal Ini terbukti dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi satu DPRD Karawang dengan BKPSDM dan Plt Direktur RSUD. Bahkan menurut informasi yang dirinya dapatkan, tidak ada pendampingan atau masukan dari tim kelompok pakar, terutama yang membidangi keahlian hukum.
"Padahal rencana RDP itu jauh-jauh hari sudah diumumkan oleh Ketua Komisi 1 DPRD kabupaten Karawang. Harusnya dari kelompok Pakar DPRD bidang hukum proaktif untuk mendampingi. Walaupun, itu sifatnya diminta atau tidak. Setidaknya sudah menyampaikan berupa nota kedinasan pendapat kelompok pakar terkait jabatan plt direktur RSUD dalam perspektif hukum, terlepas sejalan atau tidak dengan keinginan Eksekutif yaitu Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," ungkap Panji.
"Kalau kita amati, secara pribadi kita sama-sama tahu bahwa Asep Agustian pernah berkomentar di media menanggapi rekomendasi KASN dan pendapatnya sejalan dengan KASN yaitu mengembalikan dr. Fitra ke dokter fungsional. Disayangkan juga dengan anggaran 50,2 juta perbulan tapi hasilnya tidak menjadikan DPRD lebih baik. Terlihat ketika Ketua Komisi 1 seperti jubir BKPSDM," tambah Panji.
"Pada awalnya kami sangat merasa optimis dengan kehadiran kelompok pakar, terlebih debut pertamanya menyikapi persoalan 26 jabatan kosong. Namun sekarang kinerjanya nyaris tak terdengar. Apa memang kurang sosialisasi kinerja kelompok pakar atau memang kinerjanya tertutup untuk publik," tandasnya.
• Red
0 Komentar